JAKARTA - Perum Bulog menapaki era baru dalam tata kelola pangan nasional dengan rencana penerapan sistem pembayaran gabah petani secara digital mulai 2026.
Inisiatif ini tidak hanya dimaksudkan untuk mempercepat proses transaksi, tetapi juga menekankan transparansi dan keamanan dalam penyerapan hasil panen.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa digitalisasi pembayaran akan mengurangi risiko penyimpangan dan memberikan kemudahan akses bagi petani.
“Pembayaran gabah ke depan kami rencanakan menggunakan sistem digital agar lebih aman, cepat, dan transparan,” ujar Rizal.
Langkah ini menjadi jawaban atas tantangan yang dihadapi Bulog dalam menyalurkan pembayaran gabah kering panen (GKP) secara tunai selama ini.
Dengan nilai transaksi yang cukup besar pada musim panen, risiko keselamatan petugas dan kerentanan terhadap penyimpangan menjadi isu yang perlu diatasi. Sistem digital menawarkan solusi efektif untuk meminimalkan masalah tersebut.
Skema Pembayaran Digital Bersama Perbankan Nasional
Rizal menjelaskan bahwa Bulog saat ini tengah membahas mekanisme digitalisasi pembayaran dengan perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Setiap petani nantinya akan memiliki rekening bank, sehingga pembayaran dapat diterima langsung tanpa harus membawa uang tunai ke lokasi penyerapan.
“Tujuannya juga untuk mengantisipasi potensi penyimpangan dan mengurangi risiko keamanan, baik bagi petani maupun petugas Bulog di lapangan,” jelas Rizal.
Dengan demikian, mekanisme digital ini tidak hanya menguntungkan petani dari sisi kemudahan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas transaksi di semua tingkatan.
Penerapan sistem ini diproyeksikan dapat mempercepat arus pembayaran, meminimalkan penundaan, dan membuat seluruh proses lebih efisien. Sistem digital memungkinkan rekam jejak transaksi yang jelas, sehingga pengawasan menjadi lebih mudah dan transparan bagi manajemen Bulog maupun pemerintah.
Tantangan Sistem Tunai dan Kebutuhan Digitalisasi
Selama ini, pembayaran tunai menjadi tantangan utama, terutama saat volume penyerapan gabah meningkat signifikan pada musim panen. Petugas Bulog kerap harus membawa jumlah dana yang besar ke lokasi-lokasi terpencil, menimbulkan risiko keamanan dan kesulitan dalam pengawasan.
“Dalam kondisi tertentu, petugas harus membawa dana dalam jumlah besar ke lokasi penyerapan. Situasi tersebut rawan dari sisi keselamatan petugas sekaligus menyulitkan pengawasan dan akuntabilitas transaksi,” tambah Rizal.
Digitalisasi pembayaran menjadi jawaban strategis untuk mengurangi risiko-risiko tersebut. Dengan sistem ini, proses penyerapan gabah menjadi lebih efisien, aman, dan mudah diaudit. Petani tidak perlu khawatir mengenai keterlambatan atau potensi manipulasi pembayaran.
Sosialisasi dan Pendampingan Petani
Sebelum implementasi sistem digital dilakukan, Bulog merencanakan sosialisasi menyeluruh kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani, penyuluh pertanian, hingga aparat pendamping di daerah.
Pendekatan ini bertujuan memastikan petani memahami mekanisme baru dan dapat mengakses pembayaran dengan mudah.
“Implementasi digital ini tentu bertahap dan kami pastikan petani memahami mekanismenya sebelum diterapkan secara penuh,” ujar Rizal. Pendekatan bertahap ini juga memperhitungkan kesiapan wilayah, terutama terkait ketersediaan jaringan komunikasi di sentra produksi padi.
Melalui sosialisasi, Bulog berharap petani tidak hanya terbiasa dengan sistem digital, tetapi juga mendapatkan edukasi terkait keamanan dan manfaat mekanisme baru ini. Dukungan teknologi diharapkan mendorong partisipasi aktif petani dalam modernisasi tata kelola pangan nasional.
Target Penyerapan Gabah dan Efisiensi Operasional
Digitalisasi pembayaran sejalan dengan target penyerapan beras nasional yang meningkat. Pada 2026, Bulog ditugaskan menyerap hingga 4 juta ton beras, naik dari target 3 juta ton pada 2025. Dengan volume penyerapan yang besar, sistem digital diperlukan untuk memastikan proses penyerapan lebih cepat, akurat, dan akuntabel.
Bulog memandang digitalisasi tidak hanya sebagai inovasi teknis, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkuat kepercayaan petani. Sistem yang transparan diharapkan dapat mendorong partisipasi petani dalam program pemerintah sekaligus memastikan pembayaran diterima dengan tepat waktu.
Rizal menegaskan, modernisasi layanan ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk mendukung ketahanan pangan nasional. “Ini bukan hanya soal sistem pembayaran, tetapi bagian dari pembenahan tata kelola agar penugasan pemerintah bisa dijalankan dengan lebih baik,” ujarnya.
Meningkatkan Kepercayaan dan Kesejahteraan Petani
Penerapan pembayaran digital akan memperkuat posisi Bulog sebagai offtaker yang dapat dipercaya oleh petani. Dengan kemudahan akses dan keamanan transaksi, petani dapat fokus pada produksi tanpa harus khawatir mengenai pembayaran.
Langkah ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan pembayaran tepat waktu dan terukur, petani bisa merencanakan kegiatan ekonomi mereka dengan lebih baik. Sistem digital menjamin bahwa hak petani terpenuhi, sekaligus mendukung transparansi operasional Bulog.
Rizal menekankan bahwa kebijakan digital tetap berpijak pada kepentingan petani dan sejalan dengan arahan pemerintah dalam penguatan sektor pangan. Dengan demikian, modernisasi pembayaran gabah bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi bagian dari strategi besar nasional untuk mendukung keamanan pangan dan ekonomi petani.
Langkah ke Depan dan Integrasi Teknologi
Bulog menargetkan penerapan sistem digital dapat berjalan lancar pada seluruh sentra produksi utama. Kerja sama dengan perbankan nasional menjadi kunci untuk memastikan semua petani memiliki akses rekening dan dapat menerima pembayaran dengan mudah.
Selain itu, digitalisasi juga membuka peluang integrasi dengan sistem manajemen rantai pasok beras, sehingga Bulog dapat melacak hasil panen secara real-time, mengoptimalkan logistik, dan meningkatkan efisiensi distribusi.
Ke depannya, Bulog akan terus memantau implementasi dan menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan lapangan. Dengan digitalisasi, tata kelola pangan nasional diharapkan semakin modern, akuntabel, dan responsif terhadap tantangan produksi maupun distribusi.
Rencana Bulog untuk menerapkan sistem pembayaran gabah petani secara digital mulai 2026 merupakan langkah strategis menuju modernisasi tata kelola pangan nasional.
Skema ini tidak hanya mempercepat proses pembayaran, tetapi juga meningkatkan transparansi, keamanan, dan kepercayaan petani. Dengan sosialisasi menyeluruh, integrasi dengan perbankan nasional, serta dukungan teknologi, Bulog siap menjalankan tugas penyerapan beras nasional secara lebih efisien dan akuntabel.
Inisiatif ini menegaskan komitmen pemerintah dan Bulog dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus memperkuat kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.